Sinergi Lintas Sektor Demi Pemilu yang Jujur dan Adil di Kabupaten Gorontalo

Limboto, 30 September 2025 – Aula sederhana di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, tampak lebih hidup dari biasanya pada Selasa pagi. Tepat pukul 10.10 Wita, sejumlah pejabat penting dari lintas instansi berkumpul untuk satu tujuan: memperkuat pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam forum ini, Serka Ansar Kelana hadir mewakili Dandim 1315/Kabupaten Gorontalo, membawa pesan komitmen TNI dalam menjaga keutuhan demokrasi.

Kehadiran perwakilan Kodim 1315 bukan semata untuk memenuhi undangan. Lebih dari itu, ia merupakan bagian dari tugas pokok pembinaan teritorial. Kodim sebagai garda terdepan di wilayah memiliki kewajiban menyiapkan potensi pertahanan darat, membina kekuatan, serta menegakkan keamanan di daerah binaannya. Kehadiran TNI dalam forum Bawaslu menunjukkan bahwa demokrasi tidak bisa berjalan tanpa landasan keamanan dan stabilitas wilayah.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexandr Kaaba, S.T., Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muchtar Nuna, S.STP., M.E., Anggota Bawaslu, Under Lawani, S.Ip., serta Ipda Sumarlin Dale, S.H. mewakili Kapolres Gorontalo. Kehadiran mereka melengkapi sinergi antara penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, dan instansi kependudukan.

Dalam sambutannya, Alexandr Kaaba menegaskan pentingnya rapat perdana ini sebagai awal dari agenda berkelanjutan. Ia menguraikan berbagai masalah krusial, mulai dari data pensiunan TNI-Polri, kematian, perpindahan domisili, hingga kasus disersi atau pemberhentian anggota. Lebih jauh, ditemukan pula adanya anggota TNI-Polri yang masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap serta ASN yang dalam KTP masih berstatus swasta. Menurutnya, hal ini harus segera dimutakhirkan demi menjaga integritas data pemilih.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muchtar Nuna, menjelaskan bahwa pihaknya kini menggunakan asas de jure dalam pencatatan kependudukan. Dengan pendekatan ini, data non permanen menjadi dasar pencatatan, bukan sekadar domisili. Ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen untuk setiap pelaporan, baik itu akta kematian maupun surat pindah domisili, yang kini sudah bisa diproses secara online antar-Dukcapil.

Serka Ansar Kelana, mewakili Dandim 1315, menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini di satuannya. Pada tahun 2025, tercatat enam anggota Kodim memasuki masa pensiun, dengan dua di antaranya berdomisili di luar Kabupaten Gorontalo. Ia juga menyoroti data kelulusan seleksi TNI yang belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap pendidikan di Rindam. Status resmi baru diperoleh setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan menerima ijazah militer.

Dari pihak kepolisian, Ipda Sumarlin Dale menyoroti masalah validitas data anggota Polri yang purna tugas. Ia menjelaskan, sering kali terdapat perbedaan antara data domisili dan tempat bertugas. Sementara itu, data terkait penerimaan anggota baru tidak tersedia di Polres, melainkan tersimpan lengkap di Biro SDM Polda. Karena itu, ia menyarankan Bawaslu untuk mengajukan permohonan resmi ke Polda agar memperoleh data akurat.

Rapat koordinasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah untuk menyatukan persepsi lintas sektor. Tujuannya jelas: memastikan data pemilih yang digunakan dalam penyelenggaraan demokrasi benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat tetap terjaga.

Latar belakang kegiatan ini berangkat dari permasalahan lapangan yang kompleks. Masih ditemukannya data ganda, pemilih yang sudah meninggal, hingga anggota TNI-Polri yang masuk DPT menjadi alarm bagi semua pihak. Kondisi ini menuntut perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun krisis kepercayaan di masyarakat.

Rapat ini terselenggara berkat sinergi antara Bawaslu dan instansi terkait yang menyadari pentingnya langkah pencegahan. Dengan menghadirkan unsur TNI, Polri, dan Dukcapil, forum ini mencoba membangun mekanisme pengawasan yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Diskusi berlangsung dinamis, penuh masukan, namun tetap berorientasi pada solusi.

Semua pihak berharap kegiatan ini tidak berhenti pada rapat perdana. Ke depan, koordinasi serupa akan digelar secara rutin untuk memperkuat validitas data. Harapan lainnya, masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari kerja keras ini berupa pemilu yang jujur, adil, dan kredibel.

Dari rangkaian pembahasan, rapat ini menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa lahir dari data pemilih yang bersih dan akurat. Tantangan memang ada, namun dengan sinergi lintas sektor, solusi akan selalu bisa ditemukan.

Rapat koordinasi ini resmi ditutup pada pukul 11.25 Wita dalam keadaan aman dan tertib. Meski sederhana, forum ini meninggalkan pesan kuat: demokrasi bukan hanya urusan lembaga pemilu, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan komitmen yang terbangun hari ini, Kabupaten Gorontalo meneguhkan langkah menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas.